Beranda / Kerja / Kontrak

PHK Itu Apa? Hak Karyawan yang Perlu Kamu Ketahui

Posting Komentar


Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah istilah yang sering muncul dalam dunia kerja, terutama ketika perusahaan mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan karyawan. Namun, banyak orang masih bingung dengan arti sebenarnya dari PHK dan hak-hak yang harus diberikan kepada karyawan yang terkena PHK. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap apa itu PHK, alasan yang diperbolehkan, serta hak-hak karyawan yang wajib diketahui.

Memahami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK adalah situasi di mana hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan berakhir. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti penutupan perusahaan, efisiensi, pelanggaran kerja, atau bahkan karyawan sendiri yang mengundurkan diri. Meskipun terdengar sederhana, PHK memiliki aturan hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan agar tidak merugikan karyawan.

Sebagai karyawan, penting untuk memahami prosedur PHK dan hak-hak yang diberikan sesuai regulasi yang berlaku. Ini termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), uang penggantian hak (UPH), serta manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dasar Hukum PHK di Indonesia

Di Indonesia, PHK diatur oleh beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan dan pekerja. Berikut dua regulasi utama yang mengatur PHK:

  1. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
    UU ini mengubah beberapa aturan dalam UU Ketenagakerjaan sebelumnya dan memperkenalkan prinsip-prinsip baru dalam proses PHK. Salah satu prinsip penting dalam UU ini adalah PHK harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum.

  2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025
    PP ini merupakan aturan terbaru yang mengganti PP Nomor 37 Tahun 2021. Salah satu poin utamanya adalah bahwa pekerja yang terkena PHK berhak mendapatkan 60% gaji selama 6 bulan setelah PHK. Aturan ini bertujuan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup sambil mencari pekerjaan baru.

Alasan yang Diperbolehkan untuk PHK

PHK tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada alasan yang jelas dan sesuai aturan. Berikut alasan-alasan yang diperbolehkan:

  1. PHK Sukarela
    Terjadi ketika pekerja mengakhiri hubungan kerja atas kemauannya sendiri, seperti resign karena alasan pribadi, habis kontrak, atau pensiun.

  2. PHK Tidak Sukarela
    Terjadi karena keharusan dari perusahaan, seperti efisiensi, tutup perusahaan, pelanggaran berat, keadaan memaksa (force majeure), atau karyawan sakit berkepanjangan.

Hak Pekerja Saat Mengalami PHK

Saat terkena PHK, pekerja tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai aturan PHK 2025. Berikut hak-hak utama:

  1. Pesangon
    Kompensasi utama yang diberikan kepada pekerja yang terkena PHK, besarnya tergantung pada masa kerja.

  2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
    Diberikan sebagai bentuk apresiasi untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 3 tahun.

  3. Uang Penggantian Hak (UPH)
    Termasuk cuti tahunan yang belum diambil, biaya kepulangan, dan hak lain sesuai perjanjian kerja.

  4. Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
    Bantuan keuangan sebesar 60% gaji selama 6 bulan, serta fasilitas pelatihan kerja dan akses informasi lowongan pekerjaan.

Prosedur PHK yang Harus Dipatuhi Perusahaan

Dalam aturan PHK 2025, ada prosedur yang harus dipatuhi perusahaan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja. Berikut langkah-langkahnya:

  1. Pemberitahuan Maksud dan Alasan PHK
    Pengusaha wajib memberi tahu pekerja mengenai rencana PHK, lengkap dengan alasan yang jelas.

  2. Perundingan Bipartit
    Setelah pemberitahuan, pengusaha dan pekerja harus melakukan perundingan bipartit (dua pihak) untuk mencapai kesepakatan.

  3. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan
    Jika perundingan gagal, PHK harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

  4. Pemberitahuan PHK Secara Resmi
    Surat pemberitahuan PHK harus diberikan secara sah dan patut kepada pekerja dan/atau serikat buruh.

  5. Penyelesaian Hak Pekerja
    Jika PHK tetap terjadi, perusahaan wajib membayar hak pekerja seperti pesangon, UPMK, UPH, serta manfaat JKP.

Lindungi Hak Pekerja dengan Memahami Aturan PHK 2025

Memahami aturan PHK 2025 sangat penting agar hak kamu sebagai pekerja tetap aman. Jangan sampai bingung soal pesangon, UPMK, atau hak lainnya! Dengan memahami aturan ini, kamu bisa melindungi diri dan mengetahui apa yang seharusnya kamu terima jika suatu saat menghadapi PHK.

Jika kamu ingin belajar lebih dalam tentang aturan ketenagakerjaan, ikuti Bootcamp Human Resources yang diselenggarakan oleh dibimbing.id. Program ini akan membantu kamu memahami regulasi terkait PHK dan meningkatkan skillmu di bidang HR.

Kesimpulan

PHK adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam dunia kerja. Namun, dengan memahami aturan hukum dan hak-hak yang diberikan, kamu bisa menjaga kepentingan diri sendiri dan menghindari kerugian. Pastikan kamu selalu memperhatikan prosedur PHK dan tahu hak-hak yang kamu miliki. Dengan pengetahuan ini, kamu akan lebih siap menghadapi segala kemungkinan di dunia kerja.

Lokasi:

Posting Komentar untuk "PHK Itu Apa? Hak Karyawan yang Perlu Kamu Ketahui"